Oleh: Suji Abdullah Saleh, SST., M.Sc
Dosen Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran

Pendahuluan: Alarm Krisis Fiskal di Daerah

Belakangan ini, publik disuguhkan fenomena memprihatinkan dari panggung tata kelola keuangan daerah. Ratusan pemerintah daerah (pemda) dilaporkan mengalami kesulitan membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Fenomena pemotongan, penundaan, atau tunggakan TPP ASN yang terjadi di berbagai kabupaten/kota hingga provinsi ini bukanlah sekadar kesalahan teknis manajemen anggaran di tingkat lokal. Lebih jauh, fenomena ini merupakan sinyal alarm bergejolaknya keadilan fiskal akibat inkonsistensi arah kebijakan anggaran negara (APBN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TPP ASN, yang sejatinya dirancang sebagai instrumen reformasi birokrasi untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah korupsi, kini berada di ujung tanduk. Banyak pemda terpaksa mengambil langkah efisiensi drastis karena ruang gerak fiskal (fiscal space) mereka kian terimpit.

Akar Masalah: Tiga Dilema Kebijakan Fiskal Pusat

Mengapa krisis pembayaran ini bisa terjadi secara masif? Ada tiga persoalan mendasar pada level kebijakan makro:

1. Jebakan Regulasi: Batas Belanja Pegawai vs Mandat Rekrutmen PPPK

Di satu sisi, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membatasi porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. Namun di sisi lain, pemerintah pusat secara gencar menginstruksikan daerah untuk mengangkat ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini menimbulkan kontradiksi mendasar: beban belanja belanja pegawai diwajibkan melonjak drastis, tetapi plafon belanja pegawai justru dipatok semakin ketat.

2. Dampak Pemotongan dan Earmarking Transfer ke Daerah (TKD)

Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penyesuaian atau penahanan TKD oleh pemerintah pusat—serta penguncian peruntukan dana (earmarking) demi mendukung program prioritas nasional—melumpuhkan fleksibilitas APBD. Ketika dana transfer bebas (block grant) menyusut, belanja diskresi daerah seperti TPP ASN menjadi sasaran utama yang paling mudah dikorbankan.

3. Sentralisasi Fiskal Semu di Tengah Otonomi

Meskipun mengusung semangat desentralisasi, desain APBN belakangan ini mengarah pada sentralisasi anggaran semu. Pusat menuntut daerah memikul berbagai beban pelayanan baku nasional, namun tanpa jaminan aliran dana yang memadai. Daerah akhirnya berada pada pilihan simalokama: menunda TPP pegawai atau mengorbankan belanja modal dan pelayanan dasar publik.

Dampak Domino Bagi Pelayanan Publik

Menunda atau memotong TPP ASN bukan sekadar urusan nasib “dompet” para birokrat. Dampak dominonya sangat nyata bagi perekonomian dan pelayanan publik:

• Penurunan Moral dan Produktivitas Birokrasi: TPP adalah komponen utama penopang kesejahteraan ASN di daerah. Penundaan hak ini secara langsung berpotensi meruntuhkan motivasi kerja guru, tenaga kesehatan, dan pelayan publik.
• Melambatnya Ekonomi Lokal: Di banyak daerah luar Jawa, ASN merupakan kelompok pemukul utama daya beli masyarakat. Terhambatnya pembayaran TPP berdampak langsung pada lesunya sektor UMKM dan konsumsi domestik daerah.
• Risiko Maladministrasi: Ketika kesejahteraan dasar terganggu, efektivitas kontrol internal melemah, yang berpotensi memicu kembali praktik-praktik maladministrasi atau biaya tinggi dalam pelayanan masyarakat.

Solusi Berkelanjutan: Mengembalikan Keadilan Fiskal

Pemerintah pusat tidak bisa terus mengandalkan “solusi pemadam kebakaran”, seperti pemberian top-up dana darurat atau relaksasi aturan temporer setiap kali daerah berteriak. Langkah perbaikan struktural harus segera dilakukan:

• Penerapan Batas Belanja Pegawai yang Fleksibel: Aturan batas 30% belanja pegawai dalam UU HKPD perlu direkalkulasi secara realistis dengan mempertimbangkan porsi gaji PPPK yang diangkat atas perintah pusat.
• Pengembalian Formula TKD Sesuai Khittah Desentralisasi: Hak daerah atas DBH dan DAU harus disalurkan secara utuh tanpa pemotongan sepihak demi mendanai agenda prioritas terpusat.
• Sinkronisasi Kebijakan (Budgetary Impact Analysis): Setiap regulasi kepegawaian atau belanja baru dari pusat wajib disertai kalkulasi dampak anggaran yang matang sebelum diberlakukan di daerah.

Penutup

Keberhasilan pembangunan nasional tidak akan pernah tercapai jika keuangan daerah dibiarkan sekarat. TPP ASN bukanlah bonus kemewahan, melainkan instrumen vital penggerak mesin birokrasi daerah. Sudah saatnya pemerintah pusat merestrukturisasi arah kebijakan anggaran negara agar kembali memegang teguh prinsip keadilan fiskal dan otonomi daerah yang sejati.