Oleh: Suji Abdullah Saleh, SST., M.Sc
Dosen Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran
Setiap kali Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi, narasi optimistis langsung bergema dari panggung pemerintah. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh positif di atas kertas kerap dijadikan bukti sah bahwa perekonomian kita sedang baik-baik saja. Namun, jika tanyakan narasi ini pada pedagang pasar tradisional, buruh pabrik, hingga keluarga kelas menengah, respon yang muncul justru nada keheranan: “Pertumbuhan ekonomi yang mana?”
Jurang pemisah (decoupling) antara klaim statistik pemerintah dan realitas meja makan masyarakat ini bukanlah ilusi optik. Ini adalah gejala struktural dalam postur perhitungan ekonomi kita. Perekonomian tampak tumbuh pesat, tetapi “mesin” yang mendorongnya makin didominasi oleh satu komponen: Government Spending (Belanja Pemerintah).
Anatomi PDB dan Ilusi Angka
Secara teoritis, PDB dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran melalui formula klasik:
Daya beli dan kesejahteraan masyarakat riil diwakili secara dominan oleh (Konsumsi Rumah Tangga). Ketika
tumbuh sehat, artinya masyarakat memiliki pendapatan cukup untuk berbelanja secara mandiri.
Namun, belakangan ini, porsi mengambil alih panggung secara dominan melalui program-program berskala mega. Dua di antaranya yang menjadi sorotan utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan alokasi untuk Koperasi Desa (KopDes).
Di atas kertas pencatatan akuntansi negara, setiap rupiah yang dikucurkan untuk membeli bahan pangan MBG atau menyuntik modal KopDes langsung tercatat otomatis menambah nilai , yang pada akhirnya memompa angka PDB. PDB pun melonjak naik. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah melonjaknya
secara otomatis mencerminkan peningkatkan kesejahteraan yang organik di tingkat masyarakat?
Pertumbuhan Top-Down dan Risiko Multiplier Effect yang Rendah
Sifat dari belanja pemerintah () adalah top-down. Ketika belanja negara mendominasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut pada dasarnya “dibeli” menggunakan uang APBN, bukan didorong oleh aktivitas pasar yang tumbuh secara alami.
Masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya program sosial, melainkan pada efisiensi alokasi dan efek pengganda (multiplier effect)-nya terhadap sektor riil.
- Konsumsi Semu vs Konsumsi Organik: Program MBG, misalnya, menyediakan makanan secara langsung. Ini memang membantu pemenuhan gizi, namun sifatnya adalah redistribusi barang konsumsi langsung, bukan penciptaan daya beli berkelanjutan. Konsumsi rumah tangga (
) masyarakat tidak serta-merta meningkat secara mandiri karena pendapatan riil mereka tidak bertambah.
- Efektivitas Koperasi Desa: Suntikan dana besar ke program desa seperti KopDes baru sebatas belanja pemerintah di tahap awal. Jika tata kelola administrasi keuangan publik di tingkat lokal lemah, dana tersebut berisiko berhenti pada rantai birokrasi, penyerapan yang lambat, atau bahkan kebocoran (leakage), alih-alih memicu investasi produktif (
) warga desa.
Jika pertumbuhan ekonomi terus-menerus disokong oleh , perekonomian kita menyerupai mobil yang didorong terus-menerus karena mesin utamanya—yaitu industri manufaktur, lapangan kerja berkualitas, dan daya beli riil—sedang mogok.
Perspektif Keuangan Publik: Value for Money
Dari kacamata Administrasi Keuangan Publik, instrumen fiskal seharusnya bertindak sebagai catalyst (pemicu), bukan replacement (pengganti) dari perekonomian masyarakat. Belanja negara yang sehat harus memenuhi prinsip Value for Money (ekonomis, efisien, dan efektif) serta mampu memicu Crowding-In Effect—di mana setiap Rp1 belanja pemerintah mampu merangsang pertumbuhan investasi swasta dan konsumsi warga hingga berkali-kali lipat.
Ketika porsi belanja program konsumtif pemerintah terlalu mendominasi struktur PDB:
- Risiko beban fiskal jangka panjang (defisit APBN) makin membengkak.
- Sektor swasta dan daya beli organik terdesak.
- Pemerintah terjebak dalam “metrik semu”, di mana keberhasilan ekonomi diukur dari seberapa banyak uang yang berhasil dihabiskan negara, bukan seberapa mandiri masyarakatnya.
Penutup: Mengembalikan Fungsi APBN
Pemerintah sudah saatnya berhenti menjadikan angka PDB nominal sebagai jalan pintas pencitraan ekonomi. Masyarakat tidak memakan angka PDB; masyarakat merasakan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kecukupan gizi yang dihasilkan dari pendapatan mereka sendiri.
Belanja program seperti MBG dan KopDes tentu memiliki niat sosial yang baik. Namun, tanpa pembenahan tata kelola, transparansi publik, dan fokus pada efisiensi belanja yang berorientasi pada produktivitas (seperti insentif UMKM riil dan re-industrialisasi), kita hanya sedang memamerkan rumah yang kelihatan megah dari luar, padahal tiang penyangganya disuntik obat kuat bernama APBN.
Pertumbuhan ekonomi sejati bukanlah saat pemerintah paling banyak berbelanja, melainkan saat rakyat tak lagi bergantung pada belanja pemerintah untuk sekadar bertahan hidup.
