Oleh: Suji Abdullah Saleh, SST., M.Sc.
Dosen Prodi Administrasi Keuangan Publik Sekolah Vokasi Unpad

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai intervensi besar negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak dan menurunkan angka stunting. Secara normatif, tujuan ini layak didukung. Namun, kebijakan publik tidak hanya diukur dari niat baiknya, melainkan juga dari ketahanan fiskal yang menopangnya. Di sinilah MBG perlu diuji secara lebih rasional: apakah desain dan skala program ini sejalan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Dalam berbagai skenario kebijakan, MBG diproyeksikan menjangkau puluhan juta penerima manfaat dengan biaya yang tidak kecil dan bersifat berulang. Jika anggaran program ini berada pada kisaran ratusan triliun rupiah per tahun, maka porsi belanja negara yang terserap akan sangat signifikan. Sebagai pembanding, total belanja negara dalam APBN berada di kisaran Rp3.300 triliun. Artinya, satu program konsumsi dapat menyedot porsi belanja setara gabungan beberapa program strategis sekaligus.

Persoalan utama bukan hanya besarannya, tetapi karakter belanja MBG yang permanen. Program ini bukan belanja investasi jangka panjang yang manfaatnya dinikmati bertahun-tahun, melainkan belanja rutin yang harus dialokasikan setiap tahun. Ketika cakupan diperluas, kewajiban fiskal ikut meningkat, sementara ruang penyesuaian anggaran menjadi semakin sempit.

Dari sisi struktur APBN, kondisi ini perlu dicermati. Belanja wajib negara sudah cukup padat: subsidi energi, belanja pegawai, pembayaran bunga utang, serta transfer ke daerah menyerap porsi besar anggaran. Di sisi lain, penerimaan negara—khususnya pajak—masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi basis pajak maupun kepatuhan. Dalam situasi seperti ini, penambahan belanja besar tanpa sumber pendanaan yang jelas berisiko memperlemah keseimbangan fiskal.

Simulasi sederhana dapat menggambarkan risikonya. Tambahan belanja MBG dalam skala besar, tanpa peningkatan penerimaan yang sepadan, berpotensi memperlebar defisit anggaran. Defisit yang meningkat akan menuntut pembiayaan tambahan, yang pada akhirnya mendorong akumulasi utang. Konsekuensi lanjutannya adalah meningkatnya beban pembayaran bunga di tahun-tahun berikutnya, sehingga ruang fiskal semakin tergerus. Inilah yang sering disebut sebagai efek penguncian anggaran (budget rigidity).

Selain aspek fiskal, efektivitas implementasi juga menjadi perhatian. Program nasional dengan rantai distribusi panjang menghadapi risiko inefisiensi logistik dan pembengkakan biaya operasional. Pengadaan, distribusi, pengawasan, dan administrasi membutuhkan sistem yang sangat solid. Tanpa tata kelola yang kuat, biaya non-manfaat (deadweight cost) dapat meningkat, sehingga dampak program tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Pendekatan universal dalam MBG juga patut dievaluasi. Masalah gizi dan stunting di Indonesia bersifat tidak merata antarwilayah dan kelompok sosial. Ada daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, tetapi ada pula wilayah yang relatif terkendali. Pemberian program secara menyeluruh berisiko menghabiskan anggaran besar pada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan intervensi intensif, sementara daerah prioritas justru kekurangan sumber daya yang memadai.

Karena itu, opsi kebijakan yang lebih berkelanjutan perlu dipertimbangkan. Pendekatan berbasis target—dengan memfokuskan intervensi pada wilayah dan kelompok paling rentan—dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dengan biaya yang lebih terkendali. Integrasi program gizi dengan layanan kesehatan primer, edukasi nutrisi keluarga, serta penguatan peran pemerintah daerah dapat mengurangi beban langsung APBN tanpa mengurangi peran negara.

MBG seharusnya tidak diposisikan sebagai pilihan “ya atau tidak”, melainkan sebagai soal desain dan skala kebijakan. Negara tetap perlu hadir dalam menjamin gizi anak, tetapi kehadiran itu harus selaras dengan kemampuan fiskal dan prinsip efisiensi anggaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya populer di awal, tetapi juga mampu dibiayai secara konsisten dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, tantangan terbesar MBG bukan pada tujuan sosialnya, melainkan pada bagaimana menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan APBN. Tanpa perhitungan fiskal yang matang, program yang dimaksudkan untuk melindungi masa depan justru berpotensi menjadi beban struktural bagi generasi yang sama.