Oleh: Naurah Lisnarini, M.I.Kom. (Dosen Ilmu Komunikasi FIKOM Unpad)
Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir Tangerang dan Bekasi memunculkan polemik yang tidak sederhana. Pemerintah berdalih, proyek ini merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana, perlindungan kawasan industri, sekaligus solusi terhadap ancaman abrasi dan intrusi air laut. Namun di balik klaim tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah pagar laut benar-benar menjadi solusi, atau justru menghadirkan masalah baru bagi masyarakat pesisir?
Bagi warga, laut bukan sekadar ruang alam, melainkan ruang hidup. Di sanalah mereka bekerja sebagai nelayan, menjalankan aktivitas sosial, dan membangun identitas budaya. Ketika laut “dipagari”, akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi penopang utama kehidupan mereka ikut terbatasi. Nelayan harus mencari jalur lain yang lebih jauh dan berisiko. Akibatnya, pendapatan menurun dan ketidakpastian ekonomi semakin besar.
Lebih jauh, proyek ini juga mengandung dimensi keadilan sosial. Laut sebagai ruang publik semestinya dikelola secara inklusif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah pengalaman dan pengetahuan lokal. Sayangnya, proses pengambilan keputusan cenderung top-down, minim transparansi, dan abai terhadap suara warga yang terdampak langsung. Akibatnya, pagar laut lebih tampak sebagai simbol eksklusi ketimbang perlindungan.
Padahal, alternatif solusi berbasis masyarakat bukan tidak mungkin dilakukan. Program rehabilitasi mangrove, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, hingga skema tata ruang yang partisipatif bisa menjadi opsi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan kawasan pesisir tidak mengorbankan hak-hak masyarakat marginal yang telah lama bergantung pada laut.
Pagar laut mungkin dimaksudkan sebagai benteng pertahanan, tetapi tanpa keberpihakan pada masyarakat pesisir, ia hanya akan menjadi pagar ketidakadilan. Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah kita ingin melindungi laut untuk semua, atau hanya untuk segelintir kepentingan?
