Oleh: Suji Abdullah Saleh SST., M.Sc.
(Dosen Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran)
Di panggung narasi ekonomi nasional, capaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) kerap dirayakan sebagai indikator keperkasaan iklim investasi Indonesia. Stabilitas politik makro yang terjaga dan transisi kepemimpinan yang relatif berjalan mulus memberikan citra positif di mata dunia internasional. Namun, di balik angka-angka statistik yang menjanjikan, terdapat persoalan mendasar yang meresahkan para pelaku industri: ketidakpastian dan inkonsistensi regulasi (regulatory unpredictability).
Dalam disiplin administrasi keuangan publik dan kebijakan investasi, stabilitas politik makro hanyalah syarat perlu (necessary condition), bukan syarat cukup (sufficient condition). Bagi investor global yang menanamkan modal jangka panjang, variabel yang jauh lebih krusial adalah kepastian regulasi dan iklim usaha yang adil (level playing field). Tanpa kedua hal tersebut, stabilitas politik hanya akan berujung pada dilema kepatuhan dan penurunan kredibilitas negara.
Fenomena Shifting Goalposts di Industri Manufaktur
Kasus di sektor manufaktur otomotif, khususnya ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV), menjadi ilustrasi nyata dari dilema ini. Beberapa tahun lalu, pemerintah secara tegas menetapkan bahwa untuk menikmati insentif fiskal dan penguasaan pasar, investor diwajibkan melakukan lokalisasi industri, yaitu membangun fasilitas manufaktur di dalam negeri serta memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Merespons aturan main tersebut, pabrikan seperti Hyundai asal Korea Selatan merespons secara progresif. Komitmen investasi berskala jumbo senilai sekitar USD 3 miliar digelontorkan untuk membangun pabrik perakitan di Cikarang, pabrik sel baterai bersama LG Energy Solution, hingga penguatan rantai pasok lokal. Langkah ini ditempuh dengan menanggung risiko kapital (capital expenditure) yang sangat besar di awal.
Namun, peta permainan mendadak berubah di tengah jalan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 serta aturan turunannya—seperti PMK Nomor 9 Tahun 2024 dan Permeninves Nomor 6 Tahun 2023—pemerintah melonggarkan keran impor mobil listrik utuh (Completely Built Up/CBU) dengan memberikan pembebasan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen. Insentif ini dapat dinikmati oleh pabrikan baru, terutama dari Tiongkok seperti BYD, yang baru sebatas memberikan “komitmen” investasi di masa depan.
Kebijakan ini menciptakan asimetri insentif yang tajam. Investor perintis (first movers) yang telah merampungkan investasi fisik, menyerap ribuan tenaga kerja lokal, dan mematuhi aturan TKDN terpaksa bertarung di pasar yang sama dengan produk impor CBU bersubsidi pajak. Praktek shifting goalposts atau mengubah aturan main di tengah pertandingan ini melukai asas keadilan hukum (legal fairness) dan menciptakan kecemburuan regulasi di antara investor asing.
Risiko Fiskal dan Tata Kelola Kebijakan Publik
Dari sudut pandang administrasi keuangan publik, pengeluaran perpajakan (tax expenditure) berupa insentif bea masuk dan PPnBM DTP pada dasarnya adalah pengorbanan penerimaan negara. Kebijakan ini seharusnya dirancang untuk mengoptimalkan pengganda ekonomi (multiplier effect) jangka panjang, seperti transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan ekosistem industri manufaktur dalam negeri.
Ketika insentif fiskal yang begitu besar diberikan kepada produk impor CBU sebelum pabrik fisik berdiri, terdapat risiko tata kelola yang signifikan:
- Risiko Komitmen: Negara bertaruh pada Janji Investasi di masa mendatang yang rentan terhadap dinamika global dan potensi pembatalan.
- Ketiadaan Level Playing Field: Negara justru menghukum investor yang lebih awal menunjukkan iktikad baik dengan investasi riil.
- Ancaman Deindustrialisasi: Indonesia berisiko hanya dijadikan pasar penjualan bagi produk CBU asing ketimbang menjadi hub manufaktur bernilai tambah tinggi di kawasan regional.
Investor asing tidak hanya mengkalkulasi tingkat pengembalian modal (return on investment), tetapi juga risiko regulasi (regulatory risk). Ketika aturan berubah-ubah mengikut arah angin kebutuhan jangka pendek, biaya ketidakpastian (cost of uncertainty) membengkak. Dampak jangka panjangnya, investor berkualitas tinggi yang berorientasi pada nilai tambah manufaktur akan enggan masuk, atau setidaknya mengambil sikap wait and see.
Memulihkan Kredibilitas Iklim Investasi
Untuk mengurai dilema ini, pemerintah perlu mengembalikan tata kelola kebijakan publik ke koridor yang terprediksi dan berkeadilan melalui tiga langkah strategis:
Pertama, Menerapkan Insentif Fiskal Bertingkat (Tiered Incentives). Kebijakan insentif harus membedakan secara tegas antara pelaku usaha yang sudah merealisasikan investasi fisik (actual investment) dengan pelaku usaha yang baru menyatakan komitmen. Investor yang memikul risiko awal dan menyerap tenaga kerja lokal harus mendapatkan porsi insentif atau perlindungan pasar yang lebih tinggi.
Kedua, Penguatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Setiap perubahan regulasi yang berdampak pada iklim usaha harus melalui analisis dampak regulasi yang komprehensif, transparan, dan melibatkan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor eksisting.
Ketiga, Kepastian dan Konsistensi Hukum. Reformasi regulasi jangan sampai mengorbankan asas kepastian hukum demi mengejar target jangka pendek. Pemerintah harus konsisten menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati komitmen investasi yang telah dibuat.
Penutup
Stabilitas politik tanpa kepastian regulasi adalah fondasi yang rapuh bagi pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum dan aturan main yang adil adalah mata uang paling berharga dalam menarik modal asing yang berkualitas. Jika Indonesia ingin bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi utama global dan bagian dari OECD, keberanian untuk menegakkan kepastian regulasi secara konsisten adalah harga mutlak. Tanpa itu, stabilitas politik hanyalah panggung megah yang kehilangan kepercayaan dari para pemain utamanya.
