Oleh: Suji Abdullah Saleh, SST., M.Sc.
Dosen Prodi Administrasi Keuangan Publik Sekolah Vokasi Unpad

Publik menganggap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini diumumkan pemerintah sebagai daya tarik politik yang paling menarik. Siapa yang tidak senang mendapatkan makanan sehat gratis? Hal ini terutama berlaku ketika kebijakan ini melengkapi tujuan keseluruhan untuk memberantas stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, terdapat kesan terburu-buru dan paksaan yang kuat tersembunyi di balik hiruk-pikuk slogan dan pemasaran.

Perhitungan Fiskal Diabaikan

Diperkirakan ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk program ini setiap tahunnya. Pilihan untuk memulai program sebesar ini tampaknya berisiko bagi dana publik, karena anggaran masih terbebani utang dan defisit yang perlu dikelola. Pertanyaan tentang dari mana dana akan berasal adalah pertanyaan yang berhak ditanyakan publik. Apakah pemerintah bersedia mengurangi pengeluaran di bidang lain yang sama pentingnya? Atau menambah utang demi membuat janji-janji yang menggoda dan dianggap heroik oleh publik?

Tanpa rencana yang pasti

Kurangnya jadwal pelaksanaan MBG yang terperinci bahkan lebih memprihatinkan. Ketidakpastian masih ada terkait rantai pasok pangan, distribusi, nilai gizi, dan bahkan pengawasan. Skema ini hanya akan menimbulkan gejolak di lapangan—makanan yang rusak, uang yang terbuang sia-sia, dan bahkan potensi korupsi—jika tidak direncanakan dengan matang.

Politisasi Kebijakan Publik

Lingkungan politik nasional terkait erat dengan tanggal dimulainya inisiatif ini. MBG memiliki aroma inisiatif pembangunan citra karena kedekatannya dengan momentum transisi pemerintahan dan penarikan kembali janji-janji kampanye oleh publik. Sayangnya, kelangsungan dan efektivitas program terancam ketika kebijakan publik menjadi terlalu dipolitisasi.

Risiko Ketergantungan

Meskipun masyarakat penerima mendapatkan manfaat langsung dari program ini, ketergantungan akan muncul jika pemberdayaan tidak juga diberikan. Sementara dana pemerintah mengalir tanpa mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal, masyarakat berubah menjadi pengamat pasif. Apakah ini tujuan utama pembangunan berkelanjutan?

Mengingatkan, bukan menolak. 

Semua orang percaya bahwa anak-anak Indonesia berhak atas pola makan sehat, sehingga konsepnya sendiri tidak bermasalah. Waktu dan pendekatannyalah yang menjadi masalah. Pembuatan kebijakan publik sebesar ini membutuhkan investigasi yang cermat, eksperimen yang terkontrol dengan baik, dan infrastruktur yang siap. Skema yang luar biasa ini akan berakhir seperti “proyek mercusuar”—gemilang di awal tetapi runtuh di tengah jalan—jika dipaksakan hanya karena alasan politik.