Firman Febrianto , S.Pt, M.Pt. (Dosen Prodi Peternakan K. Pangandaran Universitas Padjadjaran)
Di tengah geliat pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Pangandaran, muncul satu ancaman yang kerap luput dari perhatian: disinformasi. Bukan penyakit ternak, bukan pula fluktuasi harga pakan, melainkan informasi keliru yang menyebar cepat melalui media sosial, grup percakapan, hingga obrolan sehari-hari antar peternak.
Sebagai dosen di Fakultas Peternakan, saya kerap berinteraksi langsung dengan peternak rakyat di Pangandaran. Banyak di antara mereka yang menggantungkan keputusan usaha mulai dari pakan, bibit, hingga pengobatan ternak pada informasi yang belum tentu benar sumbernya. Sayangnya, dalam era digital, kecepatan informasi sering kali mengalahkan akurasi.
Salah satu contoh nyata adalah beredarnya klaim “obat herbal instan” yang disebut mampu menyembuhkan berbagai penyakit ternak tanpa pendampingan tenaga kesehatan hewan. Informasi semacam ini mudah diterima karena murah, praktis, dan dibagikan oleh sesama peternak. Namun, dampaknya bisa fatal: ternak tidak tertangani dengan benar, angka kematian meningkat, dan kerugian ekonomi pun tak terhindarkan.
Disinformasi juga memengaruhi cara pandang peternak terhadap kebijakan pemerintah. Program bantuan, asuransi ternak, hingga akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) kerap dipersepsikan rumit atau “tidak berpihak” akibat narasi keliru yang beredar. Akibatnya, banyak peternak enggan memanfaatkan fasilitas yang sejatinya dirancang untuk memperkuat usaha mereka.
Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang kredibel. Tidak semua peternak memiliki kesempatan mengikuti penyuluhan rutin atau pendampingan teknis. Dalam situasi seperti ini, media sosial menjadi rujukan utama, meski tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Disinformasi bukan hanya persoalan salah informasi, tetapi juga soal ketahanan sosial-ekonomi peternak. Ketika keputusan usaha diambil berdasarkan informasi keliru, maka produktivitas menurun, biaya meningkat, dan kepercayaan diri peternak pun melemah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan peternakan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memutus rantai disinformasi. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, penyuluh, dan media memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi lokal Pangandaran. Di sisi lain, peternak juga perlu didorong untuk lebih kritis dan berani bertanya kepada sumber yang kompeten.
Peternakan rakyat tidak hanya membutuhkan pakan dan modal, tetapi juga informasi yang benar. Tanpa itu, disinformasi akan terus menjadi ancaman sunyi yang perlahan melemahkan daya saing peternak Pangandaran di tengah tantangan zaman.
